Laporan Dana Reses DPR Belum Masuk, F-PKS Lampirkan Kuitansi

(posted in sekilas info)

Jakarta- Anggota DPR pada tanggal 18 Oktober 2006 sudah memasuki masa reses kembali dan mendapatkan dana penyerapan aspirasi, masing-masing sekitar Rp 35,5 juta. Namun, ternyata sampai saat ini, belum seluruh anggota DPR menyampaikan laporan penggunaan dana itu ke Sekretariat Jenderal DPR.

Berdasarkan pengecekan di Biro Keuangan Setjen DPR, Kamis (12/10), baru sekitar 200 laporan kegiatan yang masuk. Padahal, total anggota DPR adalah 546 orang. Menurut keterangan Kepala Biro Keuangan DPR Iding Hadiwidjoyo atas seizin Wakil Sekjen DPR I Gusti Ayu Darsini, bisa jadi laporan kegiatan itu sudah terkumpul di fraksi-fraksi, tetapi belum disampaikan ke Sekretariat Jenderal.

Perlunya pertanggungjawaban dana penyerapan aspirasi rakyat ini merupakan keputusan pertemuan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada 6 September 2006. Formulir laporan terdiri atas surat pernyataan telah menerima uang dan lampiran rincian kegiatan, serta ditandatangani perwakilan masyarakat yang ditemui atau stempel pejabat/petugas DPD/DPD serta ormas dari partai anggota bersangkutan.

Dari sepuluh fraksi yang ada, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang sudah melaporkan secara lengkap seluruh baca kegiatan anggotanya saat reses kepada Setjen DPR.

Laporan kegiatan yang disampaikan F-PKS bahkan lebih rinci dari formulir yang disiapkan Setjen DPR. Selain mendeskripsikan bentuk kegiatan secara tertulis, laporan itu juga dilengkapi dengan rincian pengeluaran anggaran, dan foto kegiatan, bahkan bukti tanda terima.

Agar uang itu benar-benar digunakan untuk penyerapan aspirasi bukan yang lain, F-PKS juga telah menentukan kriteria kegiatan. "Sebelum kami menerima dana penyerapan aspirasi, model seperti itu sudah biasa kami lakukan di fraksi. Jadi, sekarang kami hanya melanjutkan kebiasaan sebelumnya saja dan kemudian diserahkan kepada Setjen," ujar Sekretaris F-PKS Mustafa Kamal.

Apabila ada anggota fraksi yang laporan kegiatannya tidak lengkap, pimpinan fraksi pun langsung menegur. "Apalagi kalau ada yang laporan fiktif, pasti langsung dipecat," ujarnya. (kompas.com/131006)