(posted in Sekilas Info)
Dari 10 fraksi di DPR, Fraksi PKS (F-PKS) yang paling rinci pelaporan penggunaan Dana Sertap Aspirasinya. Selain itu, F-PKS juga dinilai taat menyerahkan penggunaan Dana Serap Aspirasi yang diterima setiap anggota DPR pada masa reses, bahkan dari 45 anggota fraksi ini, hanya satu anggota yang belum menyerahkan laporan ke Sekretariat Jenderal DPR RI.
Laporan itu diserahkan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Zuber Safawi kepada Sekjen DPR Faisal Jamal pada Rabu di Gedung DPR/MPR Jakarta. Laporan pertanggungjawaban dana tersebut untuk masa reses 18 Oktober-12 Nopember 2006.
"Penyerahan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas dana yang diterima anggota Fraksi PKS. Laporan juga dilengkapi bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi," ujarnya. baca
Menurutnya, dari 45 anggota Fraksi PKS DPR RI, 44 di antaranya telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban penanggunaan dana reses. Satu orang masih dalam proses menyelesaikan laporan.
"Dana yang kami terima, seluruhnya dikembalikan kepada konstituen. Bahkan ada anggota Fraksi PKS yang harus menambah dana dari sakunya sendiri mengingat banyaknya acara diselenggarakan" sambungnya.
Zuber menambahkan, dengan diserahkannya laporan pertanggungjawaban ini, maka pihaknya tidak memiliki beban lagi menghadapi masa reses yang akan dimulai pada 7 Desember.
"Kewajiban sudah kami penuhi sehingga menghadapi masa reses yang sebentar lagi akan dijalankan, kami lebih siap karena tidak punya utang laporan," katanya.
Untuk menghadapi masa reses mulai 7 Desember 2006, F-PKS telah mempersiapkan tema-tema yang akan disampaikan kepada konstituen. Salah satunya adalah masalah alokasi APBN 2007.
Ia menegaskan, rendahnya sosialisasi anggota DPR dalam memberi informasi seputar alokasi APBN menjadi salah satu faktor lambatnya implementasi pembangunan di daerah. "Kita meminta anggota kita mensosialisasikannya kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke daerah," katanya.
Zuber mengajak masyarakat berpartisipasi aktif memantau penggunaan dana APBN yang dialokasikan untuk daerah. Dengan demikian, berbagai dugaan penyimpangan yang sering dikeluhkan masyarakat bisa dihindari. "Anggota kita siap menindaklanjuti laporan masyarakat," imbuhnya. (eramuslim.com/dina/061206)
Dari 10 fraksi di DPR, Fraksi PKS (F-PKS) yang paling rinci pelaporan penggunaan Dana Sertap Aspirasinya. Selain itu, F-PKS juga dinilai taat menyerahkan penggunaan Dana Serap Aspirasi yang diterima setiap anggota DPR pada masa reses, bahkan dari 45 anggota fraksi ini, hanya satu anggota yang belum menyerahkan laporan ke Sekretariat Jenderal DPR RI.
Laporan itu diserahkan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Zuber Safawi kepada Sekjen DPR Faisal Jamal pada Rabu di Gedung DPR/MPR Jakarta. Laporan pertanggungjawaban dana tersebut untuk masa reses 18 Oktober-12 Nopember 2006.
"Penyerahan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas dana yang diterima anggota Fraksi PKS. Laporan juga dilengkapi bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi," ujarnya. baca
Menurutnya, dari 45 anggota Fraksi PKS DPR RI, 44 di antaranya telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban penanggunaan dana reses. Satu orang masih dalam proses menyelesaikan laporan.
"Dana yang kami terima, seluruhnya dikembalikan kepada konstituen. Bahkan ada anggota Fraksi PKS yang harus menambah dana dari sakunya sendiri mengingat banyaknya acara diselenggarakan" sambungnya.
Zuber menambahkan, dengan diserahkannya laporan pertanggungjawaban ini, maka pihaknya tidak memiliki beban lagi menghadapi masa reses yang akan dimulai pada 7 Desember.
"Kewajiban sudah kami penuhi sehingga menghadapi masa reses yang sebentar lagi akan dijalankan, kami lebih siap karena tidak punya utang laporan," katanya.
Untuk menghadapi masa reses mulai 7 Desember 2006, F-PKS telah mempersiapkan tema-tema yang akan disampaikan kepada konstituen. Salah satunya adalah masalah alokasi APBN 2007.
Ia menegaskan, rendahnya sosialisasi anggota DPR dalam memberi informasi seputar alokasi APBN menjadi salah satu faktor lambatnya implementasi pembangunan di daerah. "Kita meminta anggota kita mensosialisasikannya kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke daerah," katanya.
Zuber mengajak masyarakat berpartisipasi aktif memantau penggunaan dana APBN yang dialokasikan untuk daerah. Dengan demikian, berbagai dugaan penyimpangan yang sering dikeluhkan masyarakat bisa dihindari. "Anggota kita siap menindaklanjuti laporan masyarakat," imbuhnya. (eramuslim.com/dina/061206)
No comments:
Post a Comment